Menurutnya, bila tidak cukup dari keuntungan tersebut, maka PT ASDP seharusnya meminta tambahan anggaran kepada pemerintah untuk pembangunan Dermaga serta revitalisasi. 

“Adapun jalur komersial utama seperti misalnya Merak – Bakaeuheuni (Jawa – Sumatera) , Ketapang – Gilimanuk (Jawa – Bali), Padang bai – Lembar (Bali – Lombok), Lombok – Pototano (Lombok – Sumbawa), Bajoe – Kolaka (Sulsel – Sulteng), Palembang – Muntok (Sumsel – Bangka),” tambah BHS.

Semua lintas tersebut, kata BHS, memiliki dermaga yang hanya bisa menampung 30-50 persen dari jumlah kapal yang beroperasi di lintasan tersebut. 

Ini tentu sungguh sangat memprihatinkan sehingga sering mengakibatkan penyebab kemacetan panjang seperti misalnya di Merak – Bakaeuheuni, Ketapang – Gilimanuk, dan beberapa lintas penyebrangan lainnya.

“Seharusnya kita paham alat produksi PT ASDP tidak hanya kapal tapi juga dermaga. Karena pendapatan dan keuntungan dari jasa kepelabuhanan yang juga captive dan pasti mendapatkan keuntungan. Karena PT ASDP adalah merupakan satu satunya yang ditunjuk oleh pemerintah di moda angkutan penyebrangan,” ujar BHS.

Sudah semestinya, kata alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini, PT ASDP segera melakukan penambahan dermaga di lintasan penyebrangan terutama di lintas komersial utama yang sering terjadi kemacetan panjang akibat dari kurangnya jumlah dermaga yang tidak seimbang dengan jumlah kapalnya.

“Diharapkan jumlah dermaga yang ada di lintasan komersial tersebut, harus cukup untuk mengantisipasi jumlah kapal yang beroperasi untuk menjadi tambahan kapasitas angkut terpasang. Sehingga kapal kapal yang sudah diusahakan oleh perusahaan pelayaran swasta maupun PT ASDP dapat dioperasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat konsumen secara utuh, tidak seperti yang terjadi saat ini,” ucap BHS.

Misalnya, sambung BHS, saat terjadi kemacetan sepanjang 19 km beberapa saat yang lalu di Merak – Bakaeuheni. Ironisnya ada sekitar 40 kapal lebih yang tidak bisa beroperasi karena tidak ada dermaganya. 

“Sehingga kapal sebanyak itu yang menganggur tidak bisa dimanfaatkan untuk memperlancar traffic dari masyarakat konsumen. Ini tentu sangat merugikan dan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” ujar BHS.



Source link